Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Amg Kiu - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menilai Presiden Joko Widodo memiliki tanggung jawab moral atas polemik Tes Wawasan Nasional (TWK) di KPK.
Pria yang dikenal sebagai 'raja operasi tangkap tangan' (OTT) KPK itu menyampaikan hal itu saat berada di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral ya," kata Harun di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Jumat (17/9/2021).
Harun berharap Jokowi membantu mereka
Harun Al Rasyid berharap Jokowi bisa membantu pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Nasional (TWK). Dilatarbelakangi harapan tersebut, ia bersama pegawai TWK yang gagal dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat membuat Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK.
"Kita ingin agar presiden secara moral itu bisa ikut membantu teman-teman KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK yang menurut kita TWK nya itu abal-abal dan memang sengaja untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas," ujarnya.
Pegawai yang gagal TWK berharap Jokowi cermat membaca rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM
Ia dan pegawai TWK yang gagal berharap Jokowi membaca dengan seksama rekomendasi Ombudsman dan hasil penyelidikan Komnas HAM. Ia sadar akan memakan waktu, namun tetap optimis Jokowi akan mengambil alih polemik TWK di KPK dan membatalkan keputusan pimpinan.
"Masih ada waktu kira-kira 13 hari bagi presiden, saya dan teman-teman masih yakin presiden berpihak kepada kami, tentu bekalnya adalah presiden harus lebih cermat lagi membaca hasil rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM," katanya.
Pegawai yang gagal TWK optimis Jokowi masih berpihak ke mereka
Harun menilai Jokowi masih berpihak pada mereka sebagai tanda berpihak pada pemberantasan korupsi.
"Kami masih tetap optimis presiden kemudian berpihak kepada upaya-upaya pemberantasan korupsi. Presiden mengambil alih itu dan membatalkan apa yang sudah menjadi keputusan dari pimpinan KPK," katanya.
0 Comments