Ilustrasi, sumber foto: Istimewa
Amg Kiu - Tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Keputusan itu dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hari Demokrasi Internasional dimulai dengan resolusi PBB pada tahun 2007. Tujuan dari Hari Demokrasi Internasional ini adalah untuk memberikan nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip yang adil dan murni.
Hari Demokrasi Internasional saat pandemi
Sudah dua tahun sejak Hari Demokrasi Internasional diperingati selama pandemi COVID-19. Sekjen PBB António Guterres mengimbau agar setiap pemerintah transparan dan tanggap dalam penanganan COVID-19.
"Penanganan terbaik adalah yang merespons secara proporsional terhadap ancaman langsung sambil melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata António, dikutip dari situs resmi PBB, Rabu (15/9/2021).
PBB menyoroti sejumlah masalah di setiap negara selama pandemi
António kemudian menyoroti sejumlah masalah yang ada di masing-masing negara selama pandemi. Masalah ini tidak hanya terkait dengan perawatan kesehatan.
Pertama, António meminta pemerintah untuk mengontrol arus informasi serta tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dan pers. Dia menilai aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ruang sipil yang semakin mengecil.
Kedua, António menyoroti penangkapan dan penganiayaan oleh pemerintah terhadap lawan politik, jurnalis, dokter, petugas kesehatan, dan aktivis dengan tuduhan menyebarkan berita palsu. Ini adalah tindakan agresif.
Ketiga, rencana penundaan pemilu yang terjadi di sejumlah negara dapat menimbulkan masalah konstitusional yang serius. Menurutnya, dalam beberapa kasus, hal itu juga dapat meningkatkan ketegangan politik.
Sejumlah negara diklaim bertanggung jawab atas sorotan PBB
António menjelaskan, sejumlah negara telah menjawab tiga hal yang disoroti PBB. Pertama, dengan meningkatkan literasi media dan keamanan digital.
Selain itu, sejumlah negara juga berupaya memerangi aliran berita palsu, ujaran kebencian yang semakin masif di media sosial. Wartawan juga dilatih untuk meliput dampak pandemi COVID-19 dengan liputan mendalam berbasis fakta.
Melibatkan perempuan untuk melawan kekerasan gender yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Hal ini diduga akibat tekanan sosial dan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.
0 Comments